TVRI Butuh 130 Milyar Untuk Maksimalkan Jangkuan Siaran

01-07-2013 / KOMISI I

Komisi I DPR RI menginginkan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) meningkatkan luasan jangkauan siaran. Untuk itu, TVRI membutuhkan anggaran sebesar Rp.130 Milyar.

Berdasarkan pemantauan dan pengawasan Komisi I yang membidangi penyiaran terhadap LPP TVRI, bahwa jangkauan siaran hanya 40% seluruh Indonesia. “TVRI harus menyampaikan pesan mempersatukan wilayah  NKRI, Kita ingin siaran TVRI dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia terutama di daerah wilayah perbatasan,” kata Wakil Ketua KomisiI TB. Hasanuddin.

Dalam RDP Komisi I dengan Dirut LPP TVRI Farhat Syukri dan seluruh Kepala stasiun TVRI se-Indonesia, dengan agenda laporan  jangkauan siaran  LPP TVRI dan dukungan infrastruktur serta kendala dan hambatannya yang dihadapi, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senin (1/7).

Komisi I akan mendukung anggaran yang dibutuhkan LPP TVRI untuk meningkatan luasan jangkauan siaran. “Kita ingin meningkatkan dengan anggaran yang cukup paling tidak sampai menjangkau 90%,” tegas TB. Hasanuddin.

Dirut LPP TVRI Farhat Syukri menjelaskan sejak tahun 1998, ketika tidak ada lagi Departemen Penerangan investasi pemancar tidak lagi dilakukan. “Kondisi  jangkauan siaran TVRI yang seharus 80% menjangkau wilayah Indonesia, saat ini menurun sangat drastis hingga 34%,” katanya.

Hal itu disebabkan pemancar TVRI menggunakan yang beroperasi pada band VHF (Very High Frekuensi) dan ada juga yang dengan band UHF (Ultra High Frekuensi) VHF, padahal saat ini eranya UHF, dan kondisi stasiun TVRI rusak berat..

Untuk meningkatkan jangkauan siaran hingga 80% di seluruh Indonesia, Farhat Syukri menekankan harus ada migrasi dari VHF ke UHF, digambarkannya  jumlah pemancar yang dimiliki TVRI sebanyak 380. Namun yang bisa operasional saat ini hanya sekitar 120 pemancar, sisanya sebagian tidak operasional lagi.

Dia menginginkan agar seluruh masyarakat indonesia dapat menyaksikan siaran TVRI, maka harus mengadakan pemancar-pemancar UHF seluruh wilayah Indonesia. Sudah ada pemancar UHF di 89 lokasi, dari proyek ITTS I Kementerian Kemeninfo 36 lokasi, sisanya diadakan sendiri oleh TVRI dan bantuan Pemda.

 “Dibutuhkan sekitar 120 pemancar untuk menggantikan VHF ke UHF,dengan 120 pemancar  UHF masyarakat yang selama ini kehilangan informasi TVRI, dapat menyaksikan kembali,” kata Farhat Syukri.

Kemudian memenuhi keinginan dari kebijakan negara yakni pengalihan ke era digital di tahun 2018, analog switch off,  pemancar UHF diharapkan bisa ready to digital di stasiun besar. Menurut Farhat  tidak mungkin masyarakat langsung  dipindahkan ke digital.

Belum semua Televisi di masyarakat bisa digital, maka harus simultasDijelaskannya dianalog tetap jalan, digital sudah mulai. Sementara ini ada 4 daerah, seperti jakarta, Surabaya, Bandung, dan Batam.

“Untuk memaksimalkan jangkauan siaran  LPP TVRI membutuhkan anggaran sekitar 130 Milyar untuk pemancar,” ungkapFarhat Syukri. (as)  foto:ry/parle

BERITA TERKAIT
Indonesia Masuk BRICS, Budi Djiwandono: Wujud Sejati Politik Bebas Aktif
09-01-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono menyambut baik masuknya Indonesia sebagai anggota BRICS. Budi juga...
Habib Idrus: Indonesia dan BRICS, Peluang Strategis untuk Posisi Global yang Lebih Kuat
09-01-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Jakarta - Keanggotaan penuh Indonesia dalam aliansi BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) menjadi isu strategis yang...
Amelia Anggraini Dorong Evaluasi Penggunaan Senjata Api oleh Anggota TNI
08-01-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendorong evaluasi menyeluruh penggunaan senjata api (senpi) di lingkungan TNI....
Oleh Soleh Apresiasi Gerak Cepat Danpuspolmal Soal Penetapan Tersangka Pembunuhan Bos Rental
08-01-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Jakarta - Tiga anggotaTNI Angkatan Laut (AL) diduga terlibat dalampenembakan bos rental mobil berinisial IAR di Rest Area KM...